By: Bambang.R.
- Menjelang hari-hari penerimaan siswa baru di berbagai sekolah di tanah air, pungutan liar atas orangtua calon murid justru terus marak. Di Jawa Tengah, dilaporkan ada berbagai biaya siluman yang harus dibayar jika warga ingin anaknya masuk sekolah negeri.
Temuan ini disampaikan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ahad 8 Juli 2012. “Ada berbagai modus baik resmi maupun pungutan liar,” kata Koordinator Divisi Pelayanan Publik KP2KKN Jawa Tengah, Oly Viana Agustine.
Dia lalu mencontohkan di sebuah SMP Negeri di Salatiga, seorang siswa baru akan ditarik biaya dengan tiga opsi yaitu Rp 1,5 juta, Rp 1,45 juta dan Rp 1,35 juta. Dalih pembayaran itu adalah untuk pengembangan sarana alat informasi dan tekhnologi yang membutuhkan anggaran Rp 228 juta.
Sedangkan di sebuah SMA Negeri di Brebes ada biaya daftar ulang yang dipatok sekolahan sebesar Rp 4 juta per siswa baru. Biaya tersebut digunakan untuk 1 stel seragam OSIS, sumbangan pengembangan gedung sebesar Rp 2 juta, kartu OSIS dan SPP bulan Juli.
Di Purwokerto, di sebuah SMAN di Purwokerto, sebelum ada pengumuman penerimaan, orang tua siswa harus menandatangani surat pernyataan sanggup membayar sejumlah uang.
Di daerah Sragen, kata Viana, Dinas Pendidikan setempat pernah mengarahkan seluruh sekolah di sana agar membeli seragam di toko tertentu. "Tapi banyak Kepsek yang menolak, karena mahal dan bahannya jelek. Setelah dihitung-hitung, ternyata keuntungan dari setiap seragam sebesar Rp 15 ribu," kata Viana.
Sekolah memang seringkali menggunakan alasan pembelian seragam dan pengembangan gedung untuk membenarkan maraknya pungutan atas orangtua calon murid. Viana memastikan semua pungutan itu melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
