Subsidi BBM Akan Membengkak Rp 96,8 T

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Tommy.

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, meski pemerintah akan mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi, pembengkakan subsidi tetap akan terjadi. Berdasar perhitungan pemerintah, subsidi BBM dan bahan bakar gas akan naik Rp 96,8 triliun, dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 sebesar Rp 137,4 triliun menjadi Rp 234,2 triliun.

Perhitungan itu, kata Hatta kemarin, memakai asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 119 per barel dan konsumsi BBM sepanjang 2012 terjaga pada angka 42 juta kiloliter. Selain itu, subsidi listrik tetap Rp 75 triliun dan cadangan energi Rp 23 triliun.

Meski ada potensi lonjakan subsidi, Hatta menegaskan pemerintah tetap akan menjaga defisit di bawah 3 persen. "Kami jaga defisit di angka 2,23 persen," kata dia.

Untuk menambal subsidi, kebijakan yang dirumuskan dalam APBN Perubahan 2012 tetap akan dijalankan. Termasuk pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga pemerintah.

Menteri Hatta juga mengatakan, walau kendaraan pelat merah menggunakan Pertamax yang lebih mahal dari Premium, anggaran pemerintah tak akan membengkak. Alasannya, Pertamax lebih irit.

Sebelumnya, Hatta memaparkan lima program pengendalian konsumsi BBM. Lima langkah tersebut adalah konversi BBM ke BBG; serta melarang kendaraan pelat merah, pertambangan, dan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi. Langkah lainnya adalah melarang PLN membangun pembangkit listrik berbahan bakar BBM, serta melakukan penghematan di semua kantor-kantor pemerintah dan badan usaha milik negara.

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa mendesak pemerintah agar lebih tegas dalam menjalankan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. "Pemerintah harusnya lebih berani. Naik harga atau pembatasan. Naik harga tidak bisa, pembatasan harus jalan," ujar Iwa.

Konsep pembatasan juga sudah beberapa kali diajukan, dimulai dari pemasangan stiker, alat kendali, hingga berdasarkan kapasitas silinder mesin. Tapi semua konsep tersebut urung dilaksanakan, dan yang ada justru pengendalian hanya dengan melarang kendaraan dinas menggunakan bensin bersubsidi.

Pemerintah juga mencanangkan program konversi BBM ke BBG, tetapi kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. "Yang dibutuhkan adalah kepastian kebijakan secepatnya untuk menyelamatkan anggaran."