By: Tommy.
- Pemerintah sedang mengevaluasi 13.520 peraturan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian, dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, dan menghambat iklim investasi. Semuanya itu akibat masalah ketidakpastian iklim investasi dan ketidakpastian hukum yang sering dikeluhkan pengusaha.
"Dan 824 peraturan daerah telah kita batalkan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato kenegaraannya, di gedung kura-kura kompleks parlemen Senayan , Kamis 16 Agustus 2012.
Kecepatan dan kemudahan perizinan, menurut Yudhoyono, juga sama pentingnya untuk meningkatkan aliran investasi baik Penanaman Modal asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Apalagi dengan sudah ditekennya percepatan penerbitan izin dari 60 hari menjadi 17 hari. "Sama pentingnya upaya penegakan hukum untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi," kata dia.
Jika iklim investasi dan kepastian hukum bisa diperbaiki, Yudhoyono menyambung, peluang investasi di seluruh tanah air terbuka lebar. "Potensi dan peluang terbentang luas. Ini peluang emas, "golden opportunity" yang tidak boleh disia-siakan," kata dia.
Untuk mengoptimalkan peluang emas, ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan syarat utama untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi., perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan usaha baru. Tetapi APBN relatif terbatas, sehingga daerah harus mengalokasikan APBD untuk belanja modal infrastruktur.
"Insya Allah, tahun 2013 mendatang transfer dana ke daerah akan berjumlah lebih dari Rp. 500 triliun,"kata dia.
Untuk BUMN dan swasta, kata dia, diharapkan bisa bekerjasama untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur. "Jika tidak, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar, tidak akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya," kata dia.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !