Akumulasi Kekesalan PNS Pemkot Depok, 123 PNS Mengundurkan Diri

DEPOK, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Tommy.

- Terbukti otoriter dan berlebihan kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Harry Prihanto dalam menetapkan penempatan pegawai, sejumlah sumber menuturkan bahwa secepatnya Kepala BKD Pemkot Depok, segera di copot.

Buruknya kinerja Harry sebagai Kepala BKD tersebut juga terungkap dalam rapat koordinasi ( Rakor) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Selasa, 28/2 di Balaikota Depok. “ Tadi juga dibahas berbagai masalah soal tidak beresnya pengelolaan sumber daya manusia di pemkota Depok ini”, tutur Khamid Wijaya, Kepala Badan Perencana Daerah ( BAPEDA) , yang belum lama ini juga telah berpamitan untuk pindah pos pekerjaan.

Khamid merupakan salah satu pejabat eselon II yang yang telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Kota Depok. ”Suasana kerja sudah tidak kondusif. Saya ingin meniti karir yang lebih baik lagi dan itu mungkin bisa saya dapat di lingkungan kerja saya yang baru,” tuturnya yang telah mengabdi 20 tahun di lingkungan kerja Pemkot Depok.

Berdasarkan infomasi,sejak 2006, sudah 80 PNS Pemkot Depok yang mengundurkan diri dan dari Januari 2012 ini sebanyak 132 sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dan 20 PNS mengundurkan diri.

”Para PNS yang mengajukan pengunduran diri banyak dari golongan III dan IV. Alasan terbanyak karena kepemimpinan yang arogan dan kerap melakukan intervensi serta tidak jelasnya sistem kepegawaian yang penilaiannya berdasarkan suka dan tidak suka,” ungkap Rumanul Hidayat, mantan pejabat eselon II dilingkungan PNS Pemkot Depok.

Tercatat, sejak Januari 2012 tiga pejabat eselon II sudah dan akan mengundurkan diri yakni Fristoto sudah mengundurkan diri, Bambang Supoyo mundur dari jabatan, dan per Maret 2012 menyusul Khamid Wijaya mengundurkan diri.

”Kepala BKD yang sekarang seperti walikota kecil. Dia tangan kanannya Walikota. Kalau dia sudah tidak suka jangan berharap karir bagus. Harry pernah mencopot seorang camat, karena merasa tersinggung dimintai jatah mobil dinas,” ungkap salah seorang pegawai yang tidak mau disebutkan namanya.

Kepala BKD Depok, Harry Prihanto merupakan pindahan PNS dari Kementerian Riset & Teknologi (Ristek) dan BPPT. Masuk 2007 sebagai staf biasa, karirnya terus melonjak. Setahun kemudian, Harry sudah menjabat Kepala Seksi Kantor Arsip Pemkot Depok.

Pada 2009, Harry dipromosikan langsung menjadi Kabag Umum. Banyak kalangan PNS Pemkot Depok menilai promosi ini tidak wajar. Pada 2010, Harry kembali dipromosikan menjadi pejabat eselon II sebagai Kepala BKD. ”Dia itu bawaan Nur Mahmudi,” terang R.G. Permana, Sekretaris Eksekutif DEPOK GOVERNMENT WATCH ( De GOWA).

Dari riset data yang dilakukan De GOWA, banyak sekali keluhan di lingkungan PNS yang merasa mendapat perlakukan kurang adil. Sebagai contoh ada seorang PNS yang telah menjabat sebagai KASIE selama 13 tahun.

“ Saya sudah 13 tahun jabat sebagai Kasie, gak pernah dapat promosi, sementara rekan seangkatannya sudah naik menjadi Kepala Bidang”, tutur PNS yang minta namanya di rahasiakan.

Menurut Gani, di BKD juga terjadi banyak klik klik yang mengarahkan adanya distribusi jabatan ke kelompok tertentu. “ Ini sudah bukan rahasia lagi, taulah kenyataan yang ada seperti apa “, jelas Gani.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Depok, Jeanne Noveline Tedja kaget mendengar pengajuan permohonan mudur ratusan PNS Depok. ”Ini ada something wrong di manajemen SDM. Rencanannya kami akan segera memanggil Kepala BKD Depok,” terangnya yang mengukapkan jumlah PNS Depok itu sangat kurang. ”Ini membuat semakin berkurangnya tenaga dan tentu akan berimbas pada pelayanan masyarakat,” tambah Jeanne.

Menurutnya, keresahan PNS Depok mengenai buruknya sistem kepegawaian Pemkot Depok bisa diatasi kalau ada sistem manajemen yang disepakati. BKD Depok harus dapat memotivasi dan melakukan penilaian kerja yang obyektif. ”Harus ada komitmen dari kepala daerah untuk menciptakan kondusifitas dan motivasi kerja, the right man and the pleace, bukan like and dislike,” tutur Jeanne.