Presiden SBY: Jangan Sampai Ada Korupsi Di Keduanya..!

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Tommy.  

-   Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penegak hukum: kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih ketat mengawasi dan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. SBY minta pengawasan ditingkatkan terutama pada lima area yang dianggapnya paling rawan terjadi korupsi.

"Pertama, pencegahan dan penanganan korupsi APBN dan APBD," kata Presiden Yudhoyono usai memimpin rapat Sidang Kabinet Terbatas di gedung Kejaksaan Agung, Rabu 25 Juli 2012.

Alasannya, kata Yudhoyono, dalam dua tahun terakhir banyak sekali anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta unsur pemerinta pusat dan daerah terjerat korupsi anggaran. Yudhoyono pun meminta aparatur hukum menindak tegas siapapun maling duit negara, termasuk oknum pengurus partai politik.

Kedua, lanjut Yudhoyono, ialah sektor pengadaan barang dan jasa. Pada sektor ini, banyak koruptor yang mencari keuntungan pribadi dengan menggelembungkan anggaran. Bahkan modus ini, sering melibatkan lebih dari satu pelaku. "Termasuk melibatkan pengusaha yg ''me-mark-up-kan'' apa yang dibeli oleh negara."

Kemudian yang ketiga adalah area perpajakan. Presiden menilai sektor pajak ini merupakan yang paling vital untuk sebuah negara. Sebab pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Presiden Yudhoyono pun minta penegak hukum menyorot pembayar pajak hingga petugas pajak. "Jangan sampai ada korupsi di keduanya," tegas Yudhoyono.

Sektor keempat adalah kepabeanan dan bea cukai. Menurut Presiden, sektor ini sama pentingnya dengan pajak, sebab sama-sama penyumbang duit negara. Presiden mengaku saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, kadang-kadang terjadi selisih hitungan dagang. Menurut negara luar, pemerintah Indonesia surplus. Sementara berdasar catatan dan perhitungan dalam negeri, Indonesia malah rugi.

"Artinya ada barang dagangan Indonesia yang keluar tidak melalui pintu yang benar (pabean dan bea cukai), ada penyimpangan dan tidak tercatat, tidak masuk duit negara," kata Yudhoyono.

Terakhir adalah sektor minyak dan gas alam (migas). Sektor terakhir ini dinilai sangat penting oleh Presiden karena migas bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga jika terjadi korupsi bukan hanya duit negara yang raib tapi kebutuhan masyarakat akan migas juga terganggu.

"Selain penegak hukum saya juga sudah sampaikan ke BPK, BPKP, dan PPATK supaya ikut serta mengawasi dan mencegah korupsi di lima sektor tadi," kata Presiden Yudhoyono.