Wajar SBY Kritik Tim Transisi

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

-Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, menilai wajar kritik yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Tim Transisi.

Menurut dia, yang terjadi adalah miskomunikasi mengenai siapa yang harus ditemui oleh Tim Transisi. Dia berharap teguran itu tidak sampai mengganggu proses transisi. 

"Waktu itu kan belum ada aturan. Waktu itu SBY bilang boleh ketemu menterinya. Sekarang baru ada aturannya harus ke menteri koordinator terlebih dulu. Sebelumnya belum ada kan," katanya di Hotel Dharmawangsa, Ahad, 7 September 2014.

Mengenai tudingan SBY bahwa Tim Transisi melakukan pertemuan dengan kementerian tanpa koordinasi, Kalla menilai mungkin saat itu mekanisme pertemuan belum jelas. "Ada teman-teman mungkin terlalu banyak, sekarang sudah diatur," kata dia. 

Kalla meyakini teguran SBY tersebut tidak akan mengganggu proses transisi. Menurut dia, sejauh ini proses transisi masih berjalan mulus. "Pasti mulus lah. Pemerintah sekarang pasti kooperatif. Sambil belajar karena Tim Transisi kan sebelumnya belum pernah ada," katanya.

Jumat lalu, SBY menegur Tim Transisi Jokowi-Kalla. Dia menilai Tim Transisi langsung masuk ke tiap kementerian tanpa koordinasi. Konsep transisi yang digadang, menurut dia, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan.

"Pemerintah sekarang adalah Kabinet Indonesia Bersatu II. Sampai 20 Oktober 2014 uang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab," katanya.

Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, mengatakan teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal cara kerja Tim Transisi merupakan hal wajar.

"Biasa saja bila orang memiliki pandangan tertentu soal Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kalian (wartawan) pun sah-sah saja jika mengkritik Tim Transisi," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad, 7 September 2014.

JK memaklumi bila Presiden SBY merasa geram ketika memperoleh laporan soal adanya individu yang mengatasnamakan Tim Transisi dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah.

Padahal, Presiden sudah mengatakan bahwa Tim Transisi harus berkoordinasi dahulu dengan tiga pejabat setingkat menteri yang telah ditunjuk.

"Sekarang sudah ada aturan agar Tim Transisi bertemu menteri koordinator. Dahulu belum ada aturan tersebut," kata dia.

Pekan lalu, Presiden menegur Tim Transisi Jokowi-JK yang dinilai bergerak tanpa koordinasi. SBY berpendapat keberadaan Tim Transisi seharus tidak memicu munculnya dua pemerintahan bersama di masa peralihan ini.

Walhasil, SBY melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyurati kementerian agar mengarahkan Tim Transisi berkoordinasi dahulu dengan menteri koordinator terkait.

JK meyakini kritik Presiden SBY tidak akan menghambat kerja Tim Transisi. Sebab, keberadaan Tim Transisi ini merupakan tradisi baru dalam proses peralihan kepemimpinan.

Malah, JK menganggap koreksi dan kritik pada Tim Transisi merupakan sinyal positif bagi keberadaan tim yang dipimpin mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Megawati, Rini Soemarno, tersebut.

"Saya optimistis proses peralihan akan mulus dengan dibantu Tim Transisi sekaligus sambil belajar juga Tim Transisi ini," kata dia menjelaskan.