JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Tommy.
- Pusat pemerintahan memang sudah harus digeser ke luar kota Jakarta. Hal ini termasuk usaha mengatasi semakin padat dan sesaknya kota Jakarta.
Pilihannya, bisa antara Bekasi-Bogor atau Jakarta-Tangerang. Kalau tidak dikaji menggeser pusat pemerintahan ini, maka bisa dibayangkan keadaannya akan semakin parah dan memprihatinkan.
Hal itu dikatakan anggota Komisi V DPR Mangara Siahaan di Jakarta, Minggu (18/11). “Bukan memindahkan, tetapi namanya menggeser pusat pemerintahan dari dalam ke wilayah pinggiran kota Jakarta,” ujarnya.
Politisi senior PDIP ini mengakui usaha ini bukan pekerjaan mudah, karena pasti membutuhkan anggaran besar dan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu wacana menggeser pusat pemerintahan kota Jakarta harus mendapat perhatian semua pihak, tidak saja pemerintah provinsi DKI Jakarta, tetapi pemerintah pusat pun harus mengkritisi dan mengkajinya kembali.
“Kalau tidak dipikirkan, maka sebaiknya jangan lagi kita berteriak Jakarta macet, lebih baik diam saja menerima kenyataannya, Jakarta padat, dan sesak tidak saja karena jumlah kendaraan terus bertambah, tetapi juga karena laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali,” terang Mangara.
Kalau pusat pemerintahan sudah digeser lanjut dia, maka kota Jakarta benar-benar dibuat hanya sebagai pusat bisnis atau pusat perdagangan, seperti yang sudah diterapkan dibeberapa negara. Semua kantor-kantor pemerintahan atau kementerian maupun lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian dibangun di pusat pemerintahan yang baru.
Karena itu juga, menurut Mangara perlu dibangun jalan layang yang menghubungkan antara Jakarta sebagai pusat perdagangan dengan pusat pemerintahan itu. “Jalan layang itu sebagai akses untuk kedua kota,” tuturnya.
By: Tommy.
- Pusat pemerintahan memang sudah harus digeser ke luar kota Jakarta. Hal ini termasuk usaha mengatasi semakin padat dan sesaknya kota Jakarta.
Pilihannya, bisa antara Bekasi-Bogor atau Jakarta-Tangerang. Kalau tidak dikaji menggeser pusat pemerintahan ini, maka bisa dibayangkan keadaannya akan semakin parah dan memprihatinkan.
Hal itu dikatakan anggota Komisi V DPR Mangara Siahaan di Jakarta, Minggu (18/11). “Bukan memindahkan, tetapi namanya menggeser pusat pemerintahan dari dalam ke wilayah pinggiran kota Jakarta,” ujarnya.
Politisi senior PDIP ini mengakui usaha ini bukan pekerjaan mudah, karena pasti membutuhkan anggaran besar dan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu wacana menggeser pusat pemerintahan kota Jakarta harus mendapat perhatian semua pihak, tidak saja pemerintah provinsi DKI Jakarta, tetapi pemerintah pusat pun harus mengkritisi dan mengkajinya kembali.
“Kalau tidak dipikirkan, maka sebaiknya jangan lagi kita berteriak Jakarta macet, lebih baik diam saja menerima kenyataannya, Jakarta padat, dan sesak tidak saja karena jumlah kendaraan terus bertambah, tetapi juga karena laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali,” terang Mangara.
Kalau pusat pemerintahan sudah digeser lanjut dia, maka kota Jakarta benar-benar dibuat hanya sebagai pusat bisnis atau pusat perdagangan, seperti yang sudah diterapkan dibeberapa negara. Semua kantor-kantor pemerintahan atau kementerian maupun lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian dibangun di pusat pemerintahan yang baru.
Karena itu juga, menurut Mangara perlu dibangun jalan layang yang menghubungkan antara Jakarta sebagai pusat perdagangan dengan pusat pemerintahan itu. “Jalan layang itu sebagai akses untuk kedua kota,” tuturnya.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !