SURABYA, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Soewardi.
- Hasil ujian psikologis menunjukkan sebanyak 42,9 persen atau 824 dari 1.920 pejabat pemerintah kota Surabaya lambat berpikir (slow learner). Uji psikologi ini dilakukan terhadap pejabat eselon IV, III dan II berdasarkan struktur kelembagaan pada tahun 2003.
Peserta adalah para kepala subbagian, sekretaris camat dan lurah (berjumlah 1.739), kepala bidang, kepala
bagian dan camat (152), serta asisten sekretaris kota, kepala dinas dan kepala badan (29). “Jumlah yang sangat cerdas tidak banyak,” kata Wakil Walikota Surabaya Arif Afandi, Rabu (1/11).
Menurut Arif, sebagian besar pejabatnya berkemampuan rata-rata. Mereka yang lembat berpikir, katanya,
mempengaruhi kinerja pemerintah kota. Berdasarkan pengamatannya pejabat yang masuk kategori ini menunjukkan kinerja yang buruk. Karena itu, kata dia, hasil psikotes akan menjadi satu dari syarat penempatan pejabat, selain uji kemampuan dan kelayakan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya Wahyudin Husein meminta kepala pemerintah kota harus tegas terhadap pejabat yang dinilai berkinerja buruk. Selain itu, ia meminta sistem penerimaan pegawai negeri diperbaiki. Namun, Wahyudin menolak hasil psikotes ini menjadi pembenar mutasi dan penempatan pejabat.
By: Soewardi.
- Hasil ujian psikologis menunjukkan sebanyak 42,9 persen atau 824 dari 1.920 pejabat pemerintah kota Surabaya lambat berpikir (slow learner). Uji psikologi ini dilakukan terhadap pejabat eselon IV, III dan II berdasarkan struktur kelembagaan pada tahun 2003.
Peserta adalah para kepala subbagian, sekretaris camat dan lurah (berjumlah 1.739), kepala bidang, kepala
bagian dan camat (152), serta asisten sekretaris kota, kepala dinas dan kepala badan (29). “Jumlah yang sangat cerdas tidak banyak,” kata Wakil Walikota Surabaya Arif Afandi, Rabu (1/11).
Menurut Arif, sebagian besar pejabatnya berkemampuan rata-rata. Mereka yang lembat berpikir, katanya,
mempengaruhi kinerja pemerintah kota. Berdasarkan pengamatannya pejabat yang masuk kategori ini menunjukkan kinerja yang buruk. Karena itu, kata dia, hasil psikotes akan menjadi satu dari syarat penempatan pejabat, selain uji kemampuan dan kelayakan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya Wahyudin Husein meminta kepala pemerintah kota harus tegas terhadap pejabat yang dinilai berkinerja buruk. Selain itu, ia meminta sistem penerimaan pegawai negeri diperbaiki. Namun, Wahyudin menolak hasil psikotes ini menjadi pembenar mutasi dan penempatan pejabat.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !