Korupsi Kepala Daerah Cermin Kegagalan Kaderisasi Partai

JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Bayu.

- Banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin lokal yang punya integritas tinggi. Untuk itu, partai-partai politik diminta untuk secara serius menyiapkan calon pemimpin daerah yang punya kemampuan, bersih, dan bervisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Harapan itu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung, Mangadar Situmorang, Kamis (19/4/2012) di Jakarta.

Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri mencatat, sudah 173 kepala daerah selama periode 2004-2012 yang menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa. Sebanyak 70 persen dari jumlah itu sudah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi terpidana.

Mangadar menjelaskan, korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah disebabkan banyak faktor. Selain politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah, korupsi juga akibat mental dan integritas kepala daerah yang lemah terhadap godaan korupsi. Itu terjadi karena kepala daerah yang diajukan partai politik bukan kader terbaik, melainkan sosok yang populer dan punya modal besar.

"Partai politik cenderung mengajukan calon kepala daerah yang populer dan punya modal besar karena dianggap lebih mudah terpilih dalam pilkada secara instan dalam jangka pendek," katanya.

Menurut dia, partai politik harus ikut bertanggung jawab atas maraknya korupsi di kalangan kepala daerah. Untuk mengantisipasinya, partai diminta lebih serius melakukan rekrutmen dan kaderisasi dalam tubuh internal partai. Calon yang diajukan sebagai kepala daerah semestinya kader terbaik yang punya kemampuan kepemimpinan, berintegritas bersih, dan bervisi memajukan daerah.

"Partai harus dikembalikan sebagai lembaga kaderisasi dan agen perbaikan bangsa. Partai harus memberi kesempatan kepada kader-kader berkualitas untuk maju dalam pencalonan kepala daerah," tuturnya.

Partai sangat berperan karena merupakan lembaga yang berhak mengajukan calon kepala daerah. Partai juga menjadi tulang punggung demokrasi. "Dari partailah, perbaikan kondisi politik dimulai. Ini jadi salah satu kunci perubahan," kata Mangadar.