Wuiihh.., Korupsi Menjalar Sangat Kuat di Tubuh Birokrasi

YOGYAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS)  
By: Astri.  

-   Korupsi yang menjalari tubuh birokrasi di Indonesia begitu kuat hingga merambah segala lini aparatur pemerintahan. Perumusan solusi untuk menyembuhkan penyakit ini menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini menjadi kesimpulan sejumlah pembicara dalam Seminar Nasional "Reformasi Birokrasi, Memutus Rantai Korupsi" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Sabtu, 24 November 2012.

Direktur Bidang Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril, mengatakan, meski Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia membaik dari 1,9 pada 2003 menjadi 3,00 pada 2011, kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain di Asia. Kata Oce, hasil survei lembaga Political & Economic Risk Consultancy (PERC) Hong Kong kepada pelaku bisnis di Asia pada 2012 masih memposisikan birokrasi Indonesia terkorup di Asia setelah India. Indeks keburukan birokrasi Indonesia masih tinggi, yakni 8,59, atau kalah jauh dari indeks Singapura dan Thailand, yakni 2,53 dan 5,53.

Ironisnya, kata Oce, banyak pejabat daerah yang jelas-jelas sudah menjadi terpidana korupsi malah bisa terpilih dalam pilkada. Apalagi kejahatan aparat pemerintahan ini juga mendapat dukungan dari legislatif. “Harus ada strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi yang sistematis dari hulu hingga hilir birokrasi,” ujar dia.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo mengakui adanya kesulitan merumuskan strategi yang bisa meminimalkan korupsi dalam birokrasi, yang selama ini justru diperparah oleh ulah legislatif. Kata dia, salah satu rumusan yang sekarang sedang dimatangkan oleh DPR RI ialah sistem pengelolaan birokrasi berdasar kompetensi. “Tapi, saya ragu ini bisa efektif. Apa mungkin mereka mau memilih PNS-PNS profesional untuk mengisi pos potensial?” ujar dia.

Kata dia, saat ini Prolegnas sedang mematangkan pembahasan mengenai beragam rancangan undang-undang untuk mengawal ini. Diantaranya, kata dia, RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Pelayanan Publik, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika Penyelenggaraan Negara, dan RUU Penguatan Kelembagaan Ombudsman.

Bambang Harymurti (BHM), mantan Pemimpin Redaksi Tempo, menambahkan, Indonesia membutuhkan strategi khusus yang bisa diterapkan di setiap instansi untuk segera mengerem laju korupsi dalam birokrasi. BHM mengatakan, sejak awal Orde Baru hingga masa Reformasi, sudah banyak instrumen pemberantas korupsi dibuat oleh negara, tapi hasilnya belum memuaskan.

BHM mencontohkan salah satu metode aplikatif yang sudah pernah berhasil diterapkan negara seperti Hong Kong dan sedikit lembaga negara di Indonesia. Metode itu diawali dengan pemetaan figur-figur yang mendukung dan menolak korupsi dalam sebuah lembaga. “Biasanya, iblis dan malaikatnya sedikit, mayoritas hanya figur pembebek yang hanya ikut-ikutan,” ujar dia.

Pemetaan itu menjadi dasar untuk segera mendorong figur-figur antikorupsi agar memegang kepemimpinan lembaga negara. Sedangkan minoritas pendukung korupsi terus didesak dan dipojokkan posisinya agar tak berkutik. Untuk yang mayoritas, dibebaskan dari korupsi masa lalu, tapi diminta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. “Setelah itu, tinggal menegakkan kultur birokrasi yang bersih dan transparan secara konsisten dan permanen,” kata dia.