Hasto Ditantang Bambang Bawa Bukti Kasus Samad

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

 *Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengundang politikus PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, untuk datang ke KPK. Hasto diminta datang dan membawa bukti atas tuduhannya pada Ketua KPK Abraham Samad.

"Suratnya sudah dikirim kepada Hasto sejak Jumat (6 Februari 2015). Kami minta dia datang Senin (9 Februari 2015)," kata Bambang saat menghadiri acara pemberantasan korupsi di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Ahad, (08/02).

Menurut Bambang, proses pengawasan internal KPK atas tuduhan pada Abraham sedang dilakukan. Bila Hasto benar memiliki informasi, Bambang mengimbau Hasto segera memberikan bukti itu pada KPK agar pengawas internal dapat mendalami kasus tersebut.

Bambang mengatakan Hasto sudah menyatakan kesediaannya untuk datang. Hasto pun berjanji bakal membawa dokumen untuk membuktikan tuduhannya. "Silakan Hasto serahkan buktinya agar tidak ada lagi pembunuhan karakter," ucap Bambang.

Hasto sebelumnya menuding Samad menyalahgunakan wewenang sebagai pimpinan KPK. Samad dituduh melobi sejumlah pimpinan partai untuk memuluskan langkahnya sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi dengan imbalan penyelesaian suatu kasus di KPK.

Adapun Tempo masih berupaya meminta konfirmasi dari Hasto terkait dengan undangan Bambang. Nomor telepon yang biasanya dihubungi wartawan belum membalas pesan pendek atau mengangkat panggilan telepon.

Ini Kata Menteri Agama Soal Nikah Beda Agama

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

-Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan negara meletakkan agama menjadi sesuatu yang penting. Karena itu, negara hanya akan mengesahkan perkawinan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama.

"Karena masing-masing agama memaknai perkawinan itu peristiwa yang sakral. Bukan hanya persoalan pencatatan atau pengakuan negara. Ini peristiwa sakral yang memiliki religiusitasnya," kata Lukman ketika dihubungi, Rabu, 17 September 2014.

Pemerintah, ujar dia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tegas menyatakan pernikahan sah kalau dilakukan menurut ketentuan agamanya. "Negara tentu sangat menjunjung tinggi agama," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Mengenai adanya permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, Lukman mempersilakan hal itu ditanyakan ke pemuka agama masing-masing. "Mereka sebaiknya minta pendapat ke pemuka agama dulu," ujarnya.

Dalam konteks Indonesia, tutur Lukman, keberadaan agama mendapat posisi yang terhormat. Soalnya, Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan secara tegas urusan agama dengan negara. Karena itu, dia mengajak semua pihak kembali memaknai hakikat pernikahan. "Mari sama-sama melakukan refleksi, hakikat pernikahan itu apa. Bagaimana keberadaan agama dalam konteks pernikahan yang kita maknai itu," katanya.

Sebelumnya, empat alumnus dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra, mengajukan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan di Mahkamah. Mereka menyampaikan bahwa hak-hak konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan menurut hukum agama.

Menurut Damian, pengaturan dalam undang-undang itu akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan beda agama. Musababnya, negara dituding memaksa setiap warga negara dalam mematuhi hukum agama dan kepercayaannya dalam hal perkawinan. Damian beranggapan, ini melanggar Pasal Pasal 28 huruf e ayat (1) dan (2), Pasal 28 huruf l ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Wajar SBY Kritik Tim Transisi

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

-Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, menilai wajar kritik yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Tim Transisi.

Menurut dia, yang terjadi adalah miskomunikasi mengenai siapa yang harus ditemui oleh Tim Transisi. Dia berharap teguran itu tidak sampai mengganggu proses transisi. 

"Waktu itu kan belum ada aturan. Waktu itu SBY bilang boleh ketemu menterinya. Sekarang baru ada aturannya harus ke menteri koordinator terlebih dulu. Sebelumnya belum ada kan," katanya di Hotel Dharmawangsa, Ahad, 7 September 2014.

Mengenai tudingan SBY bahwa Tim Transisi melakukan pertemuan dengan kementerian tanpa koordinasi, Kalla menilai mungkin saat itu mekanisme pertemuan belum jelas. "Ada teman-teman mungkin terlalu banyak, sekarang sudah diatur," kata dia. 

Kalla meyakini teguran SBY tersebut tidak akan mengganggu proses transisi. Menurut dia, sejauh ini proses transisi masih berjalan mulus. "Pasti mulus lah. Pemerintah sekarang pasti kooperatif. Sambil belajar karena Tim Transisi kan sebelumnya belum pernah ada," katanya.

Jumat lalu, SBY menegur Tim Transisi Jokowi-Kalla. Dia menilai Tim Transisi langsung masuk ke tiap kementerian tanpa koordinasi. Konsep transisi yang digadang, menurut dia, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan.

"Pemerintah sekarang adalah Kabinet Indonesia Bersatu II. Sampai 20 Oktober 2014 uang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab," katanya.

Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, mengatakan teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal cara kerja Tim Transisi merupakan hal wajar.

"Biasa saja bila orang memiliki pandangan tertentu soal Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kalian (wartawan) pun sah-sah saja jika mengkritik Tim Transisi," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad, 7 September 2014.

JK memaklumi bila Presiden SBY merasa geram ketika memperoleh laporan soal adanya individu yang mengatasnamakan Tim Transisi dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah.

Padahal, Presiden sudah mengatakan bahwa Tim Transisi harus berkoordinasi dahulu dengan tiga pejabat setingkat menteri yang telah ditunjuk.

"Sekarang sudah ada aturan agar Tim Transisi bertemu menteri koordinator. Dahulu belum ada aturan tersebut," kata dia.

Pekan lalu, Presiden menegur Tim Transisi Jokowi-JK yang dinilai bergerak tanpa koordinasi. SBY berpendapat keberadaan Tim Transisi seharus tidak memicu munculnya dua pemerintahan bersama di masa peralihan ini.

Walhasil, SBY melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyurati kementerian agar mengarahkan Tim Transisi berkoordinasi dahulu dengan menteri koordinator terkait.

JK meyakini kritik Presiden SBY tidak akan menghambat kerja Tim Transisi. Sebab, keberadaan Tim Transisi ini merupakan tradisi baru dalam proses peralihan kepemimpinan.

Malah, JK menganggap koreksi dan kritik pada Tim Transisi merupakan sinyal positif bagi keberadaan tim yang dipimpin mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Megawati, Rini Soemarno, tersebut.

"Saya optimistis proses peralihan akan mulus dengan dibantu Tim Transisi sekaligus sambil belajar juga Tim Transisi ini," kata dia menjelaskan.

Capek Bicara Soal Harga BBM ke SBY

DEPOK, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anto.

- Permasalahan kenaikan harga BBM sudah meresahkan masyarakat. Berbagai pembicaraan ditingkat elit pimpinan negeri ini sudah menemui jalan buntu. Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, mengatakan sudah capek melobi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, permasalahan tidak akan selesai dengan berbicara terus. "Capek dibicarakan terus, debat terus, sudahlah," kata Kalla seusai mengisi acara di Pesantren Al-Hikam, Beji, Depok, Sabtu, 30 Agustus 2014.

Dalam kunjungannya di pesantren yang diasuh Hasyim Muzadi itu, Kalla juga melakukan pembicaraan dengan tuan rumah secara tertutup. JK tidak berkomentar banyak soal kenaikan harga BBM yang diusulkan PDIP sebagai partai yang mengusungnya bersama Jokowi. "Ini belum dibicarakan, kami kan belum di pemerintahan, kalau sudah nanti kita putuskan," katanya.

Menurut JK, kenaikan BBM pada pemerintahannya nanti sangat mungkin. Langkah itu diperlukan untuk membangun Indonesia, membantu rakyat kecil, dan membangun infrastruktur. "Kalau uangnya enggak ada bagaimana?" katanya.

Soal pembicaraan kenaikan harga BBM antara pemerintah terpilih dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, JK mengaku telah pasrah. Jawaban JK tersebut tidak seterbuka pernyataan Jokowi saat menghadiri acara yang sama, Sabtu, 30 Agustus 2014. Selain memastikan BBM akan naik pada pemerintahannya, Jokowi juga menyebut formasi kenaikan harga tersebut, yaitu antara Rp 500-Rp 3.000.

JK meninggalkan pondok pesantren Al-Hikam bersama iring-iringannya sekitar pukul 13.30 WIB.

Pendukung Prabowo Bergerak ke Gedung DPR

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anto.


-Massa pendukung pasangan Prabowo-Hatta membubarkan diri di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka bergerak menuju gedung DPR/MPR.

"Kita tetap akan lanjutkan aksi menuju gedung DPR/MPR," kata seorang koordinator aksi melalui pengeras suara pada Rabu, 6 Agustus 2014. Dia berulang kali meminta massa aksi agar bersikap tertib dan tetap melanjutkan aksi.

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta menggelar unjuk rasa di depan gedung MK pada Rabu. Mereka berasal dari beragam elemen seperti massa dari Gerindra, PKS, dan kelompok masyarakat lainnya.

Unjuk rasa dilakukan sejak pagi. Namun massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 12.30. Secara perlahan, massa yang memadati Jalan Merdeka Barat mulai mencair. Massa pengunjuk rasa mulai bergerak menuju gedung MPR/DPR di Jalan Gatot Subroto.

Dari atas truk, korlap aksi terus menyemangati massa pengunjuk rasa. "Jangan kalah semangat dengan ibu-ibu," kata suara dari seorang korlap. Massa yang berjumlah sekitar seribu itu bergerak perlahan. Suara sirine dari ambulans pun meraung-raung di tengah panas udara Jakarta.

Uniknya, ambulans yang digunakan itu membawa keranda berselimut kain hitam bertuliskan "KPU". Keranda itu diletakan di atas ambulans berwarna putih. Dari badan mobil, ambulans itu terlihat milik warga dari sebuah RW di Jakarta. Bisa ditebak, keranda dimaksudkan sebagai sindiran untuk KPU yang dinilai tak adil dalam pelaksanaan Pilpres 2014.

Tim Sukses Prabowo Ancam Wartawan di Yogya

YOGYAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

-Sejumlah fotografer dan wartawan berbagai media di Yogyakarta mendapatkan pelecehan berupa kata-kata kasar, ancaman, intimidasi dari Doni, humas tim sukses Prabowo-Hatta wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, saat akan mengurus kartu tanda pengenal.

Kartu itu menjadi syarat bagi wartawan untuk bisa meliput pertemuan Prabowo dengan Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen pada 1 Juli 2014 petang.

Hanya saja, kartu yang disediakan terbatas hanya 17 lembar. Sebanyak empat lembar untuk media lokal di Yogyakarta dan 13 lembar untuk wartawan yang ikut rombongan Prabowo dari Jakarta. “Jumlahnya memang dibatasi. Saya lagi menunggu konfirmasi berapa jumlah wartawan dari Jakarta yang positif ikut,” kata Doni saat Tempo menanyakan kartu pengenal yang dimaksud di Rumah Merah Putih di Jalan Pattimura Nomor 1, Kotabaru, Yogyakarta.

Anehnya, wartawan yang akan minta kartu pengenal ditanya apakah yang bersangkutan pro-Prabowo atau tidak. Dia menuding Tempo dan Kompas adalah media yang memusuhi Prabowo. “Saya kenal GM dan tahu sikap politiknya. Sikapnya mempengaruhi (media),” katanya.

Kamu (pro) Prabowo atau bukan?” tanya Doni dengan nada tinggi. Bahkan, Doni meminta Koran Tempo yang terbit sepuluh hari terakhir. “Aku minta Koran Tempo sepuluh hari terakhir. Ayo, dibaca bareng!” teriak Doni.

Tim sukses Prabowo ini pun minta apabila wartawan dapat kartu pengenal, maka akan ditagih janjinya untuk memuat berita tersebut di media masing-masing. Ketika di menjelaskan soal prosedur penayangan berita di media yang tidak bisa diintervensi pihak mana pun, Doni emosi. “Kamu membuat aku tersinggung. Kata-kata kamu itu adalah kalimat yang kupakai selama 32 tahun menjadi wartawan!” kata Doni.

Perlakuan yang sama juga menimpa fotografer Kompas, Ferganata Indra Riatmoko, yang juga akan meminta kartu pengenal. Sejumlah wartawan yang hadir bersamanya saat itu juga ditanya satu per satu dari media mana. Ketika Doni tahu ada fotografer Kompas dan fotografer Tempo di sana, dia bertanya dengan nada melecehkan. "Memangnya bisa tayang?" tanya Doni, sebagaimana diceritakan Ferganata kepada Tempo. Ferganata pun mempertanyakan alasan Doni menanyakan hal itu.

"Dia malah bilang karena Kompas kan memusuhi Prabowo!" teriak Doni, seoerti ditirukan Ferganata. Fotografer Kompas itu pun kembali menanyakan maksud omongan Doni. "Maksudnya gimana, Pak? Boleh tidak dapat kartu pengenal. Tapi dia malah menjawab, nantang saya? Dia sambil menggebrak meja," kata Ferganata.

Prabowo Ungguli Trending Topic

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tomy.

-Acara debat ketiga calon presiden ini kembali menjadi trending topic di Twitter. Lima besar trending topic di Twitter berisikan tentang debat capres, Ahad 22 Juni 2014. Urutan pertama diduduki oleh cuitan dengan hashtag #TegasPilih2, kedua #DebatCapres3, disusul dukungan kepada calon presiden Prabowo Subianto dengan bertagar #No1_PrabowoHatta.

Adapun urutan keempat ditempati oleh topik dukungan kepada Joko Widodo dengan tagar #JokowiJK_ADALAHKITA, serta hashtag #IndonesiaAMAN berada di urutan kelima.

"No1_PrabowoHatta Jokowi tidak pernah mengakui kesepakatan pendapat, padahal pendapatnya sama kaya prabowo!!! Kalau orang egois emang gitu," demikian tulisan akun ‏@reggiepramudia. 

"Secara overall Pak Bowo menguasai debat kali ini. Bismillah semoga menang Pak #No1_PrabowoHatta," kata pemilik akun @mrnugrah.

"Kata Pak Jokowi indosat bisa kebeli lagi, mendingan dibuat ngembangin 4G aja dah #No1_PrabowoHatta," ucap ‏@anggriawaneka.

Tak kalah dengan pendukung Prabowo, para pendukung Jokowi juga meramaikan dukungannya. "TKI harus diseleksi. Kita harus mengirim TKI yang berbobot dan profesional @jokowi_do2 #TegasPilih2 #JokowiJK_AdalahKita," demikian cuit @akmalzai.
"Tegas = Berani mengambil Resiko. Tegas bukan di model wajah dan cara ngomong doang pak! #TegasPilih2 #JokowiJK_ADALAHKITA," ucap @graciellaeunike.

"Hahaha prabowo nyamain mulu ga kreatifwkwkwk jokowi yg bukan anggota militer aja faham jokowi good job;)#DebatCapres3 #JokowiJK_ADALAHKITA," ucap @monica_714.

Debat bertema "Politik Internasional dan Keamanan Nasional" ini dipandu oleh moderator Hikmahanto Juwana dan berlangsung di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta.